JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) mengharamkan tindakan manipulasi berkas bakal calon
anggota legislatif (bacaleg). Tindakan manipulasi berkas bisa dilakukan
oleh partai yang mencalonkan, individu bacaleg, KPUD, atau intsansi
terkait pemenuhan berkas seperti rumah sakit, puskesmas, kepolisian,
atau kelurahan.
Demikian dikatakan oleh Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Malik Madani saat ditemui NU Online di Ruang Syuriah, Gedung PBNU lantai empat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6) siang.
“Sudah jelas. Partai seperti itu sudah melakukan tadlis. Sebuah tindakan kecurangan,” kata KH Malik Madani saat ditanya apa tanggapan NU terhadap kasus manipulasi kelengkapan administrasi bacaleg oleh partai untuk memenuhi kuota pencalonan.
Di Ruang Syuriah seluas 5 x 3 ½ M, KH Malik menambahkan, hukum haram itu belaku juga bagi nahdliyin, partai yang dikelola oleh warga NU, atau bahkan partai Islam.
Hukum itu bersifat adil. Ia tidak membeda-bedakan kelompok atau individu tertentu. Tidak, tegas KH Malik Madani.
Keadilan itu berlaku tanpa membedakan partai, ormas, bahkan tanpa membedakan agama. KH Malik mengutip ungkapan dari Sayyidna Ali Bin Abi Thalib, “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati negara itu kafir. Sebaliknya, negara yang tidak berkeadilan (zalim) akan hancur meskipun itu negara Islam.”
“Tabqa addaulatul adilatu wa in kanat kafiratan. Wa tafna addaulatuz zalimatu wa in kanat muslimatan,” kata KH Malik menyebutkan ungkapan Arabnya.
Jadi, kalau organisasi sosial atau organisasi politik tidak berkeadilan, paling tidak, akan terseok-seok. Artinya, kecurangan itu berlaku bagi ormas Islam atau partai-partai Islam yang akan membawa dampak mudarat yang luas bagi masyarakat, tutup KH Malik Madani yang mengenakan kopiah hitam bermotif.
Penulis: Alhafiz Kurniawan
Demikian dikatakan oleh Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Malik Madani saat ditemui NU Online di Ruang Syuriah, Gedung PBNU lantai empat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6) siang.
“Sudah jelas. Partai seperti itu sudah melakukan tadlis. Sebuah tindakan kecurangan,” kata KH Malik Madani saat ditanya apa tanggapan NU terhadap kasus manipulasi kelengkapan administrasi bacaleg oleh partai untuk memenuhi kuota pencalonan.
Di Ruang Syuriah seluas 5 x 3 ½ M, KH Malik menambahkan, hukum haram itu belaku juga bagi nahdliyin, partai yang dikelola oleh warga NU, atau bahkan partai Islam.
Hukum itu bersifat adil. Ia tidak membeda-bedakan kelompok atau individu tertentu. Tidak, tegas KH Malik Madani.
Keadilan itu berlaku tanpa membedakan partai, ormas, bahkan tanpa membedakan agama. KH Malik mengutip ungkapan dari Sayyidna Ali Bin Abi Thalib, “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati negara itu kafir. Sebaliknya, negara yang tidak berkeadilan (zalim) akan hancur meskipun itu negara Islam.”
“Tabqa addaulatul adilatu wa in kanat kafiratan. Wa tafna addaulatuz zalimatu wa in kanat muslimatan,” kata KH Malik menyebutkan ungkapan Arabnya.
Jadi, kalau organisasi sosial atau organisasi politik tidak berkeadilan, paling tidak, akan terseok-seok. Artinya, kecurangan itu berlaku bagi ormas Islam atau partai-partai Islam yang akan membawa dampak mudarat yang luas bagi masyarakat, tutup KH Malik Madani yang mengenakan kopiah hitam bermotif.
Penulis: Alhafiz Kurniawan
0 comments:
Tulis komentar dengan menggunakan kata-kata yang baik, jaga sopan-santun dan sertakan Identitas secara jujur.
Terima kasih atas pengertian Anda ! Junjung tinggi Akhlaqul Karimah