JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menyesalkan
keteledoran Kementerian Agama (Kemenag) yang terkesan membiarkan
berbagai aliran keagamaan yang menyimpang dari cita-cita para ulama
pendiri bangsa. Jika tidak segera ditangani aliran itu pada gilirannya
akan menjelma gerakan politik.
Demikian disampaikan terkait Ketua Umum Pimpinan Pusat ISNU Ali Masykur Musa terkait pelaksanaan Muktamar Khilafah 2013 di Jakarta awal bulan lalu.
“Ini (Muktamar Khilafah: red) adalah kelemahan dan keteledoran Kementerian Agama,” kata Ali Masykur kepada NU Online di sela acara istighotsah di kediamannya, Jalan Condet, Jakarta Timur, Selasa (11/6) malam.
Menurut Ali Masykur, Kemenag berkewajiban melakukan upaya-upaya ‘menengahkan kembali’ pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan mayoritas umat Islam di Indonesia yang menganut ahlusssunnah wal jamaah.
Lebih dari itu, gerakan khilafah tidak sekedar gerakan keagamaan, namun sudah menjurus kepada gerakan politik. Maka selain Kemenag, aparat aparat keamanan juga perlu waspada.
“Kalau gerakannya selalu ingin mengganti sistem politik berarti ini gerakan politik. Mereka selalu ingin menyusupkan paham ini dalam sistem kenegaraan, dan pada saatnya mereka ingin mengganti sistem kenegaraan kita,” katanya.
Ali Masykur juga menyayangkan kasus penayangan Muktamar Khilafah di Televisi Republik Indonesia (TVRI) beberapa hari setelah kegiatan itu berlangsung. Menurut nya TVRI harus nirpolitik, baik politik kepartaian maupun aliran tertentu.
“Bahkan TVRI harus punya paradigma luruskan Islam yang benar. Sangat disayangkan hanya TVRI menayangkan itu hanya karena ada slot. Tentunya penayangan itu tidak gratis,,” katanya.
Terkait cita-cita mendirikan khilafah islamiyah, menurut Ali Masykur, dalam catatan sejarah sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin yakni masa kepempimpinan Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tidak ada sistem kenegaraan yang konsisten dalam Islam.
“Sistem politik dalam Islam tidak dalam posisi terpola. Meminjam istilah Gus Dur, tidak ada sistem politik dalam Islam,” katanya.
Menurutnya, sistem politik Islam berpedoman pada tiga prinsip yakni al-muasawah atau kesederajatan, as-syuro atau permusyawaratan , dan al-‘adl atau keadilan. “Selama sistem pemerintahan mengedepankan tiga prinsip itu ya itulah sistem politik menurut Islam,” tambahnya.
Di lingkungan NU, Muktamar ke-27 NU di Situbondo Jawa Timur telah menegaskan bahwa negara Pancasila sebagai dasar negara adalah upaya final. “Pendirian khilafah di dalam negara Pancasila tidak sejalan dengan prinsip NU,” pungkasnya.
Penulis: A. Khoirul Anam
Demikian disampaikan terkait Ketua Umum Pimpinan Pusat ISNU Ali Masykur Musa terkait pelaksanaan Muktamar Khilafah 2013 di Jakarta awal bulan lalu.
“Ini (Muktamar Khilafah: red) adalah kelemahan dan keteledoran Kementerian Agama,” kata Ali Masykur kepada NU Online di sela acara istighotsah di kediamannya, Jalan Condet, Jakarta Timur, Selasa (11/6) malam.
Menurut Ali Masykur, Kemenag berkewajiban melakukan upaya-upaya ‘menengahkan kembali’ pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan mayoritas umat Islam di Indonesia yang menganut ahlusssunnah wal jamaah.
Lebih dari itu, gerakan khilafah tidak sekedar gerakan keagamaan, namun sudah menjurus kepada gerakan politik. Maka selain Kemenag, aparat aparat keamanan juga perlu waspada.
“Kalau gerakannya selalu ingin mengganti sistem politik berarti ini gerakan politik. Mereka selalu ingin menyusupkan paham ini dalam sistem kenegaraan, dan pada saatnya mereka ingin mengganti sistem kenegaraan kita,” katanya.
Ali Masykur juga menyayangkan kasus penayangan Muktamar Khilafah di Televisi Republik Indonesia (TVRI) beberapa hari setelah kegiatan itu berlangsung. Menurut nya TVRI harus nirpolitik, baik politik kepartaian maupun aliran tertentu.
“Bahkan TVRI harus punya paradigma luruskan Islam yang benar. Sangat disayangkan hanya TVRI menayangkan itu hanya karena ada slot. Tentunya penayangan itu tidak gratis,,” katanya.
Terkait cita-cita mendirikan khilafah islamiyah, menurut Ali Masykur, dalam catatan sejarah sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin yakni masa kepempimpinan Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tidak ada sistem kenegaraan yang konsisten dalam Islam.
“Sistem politik dalam Islam tidak dalam posisi terpola. Meminjam istilah Gus Dur, tidak ada sistem politik dalam Islam,” katanya.
Menurutnya, sistem politik Islam berpedoman pada tiga prinsip yakni al-muasawah atau kesederajatan, as-syuro atau permusyawaratan , dan al-‘adl atau keadilan. “Selama sistem pemerintahan mengedepankan tiga prinsip itu ya itulah sistem politik menurut Islam,” tambahnya.
Di lingkungan NU, Muktamar ke-27 NU di Situbondo Jawa Timur telah menegaskan bahwa negara Pancasila sebagai dasar negara adalah upaya final. “Pendirian khilafah di dalam negara Pancasila tidak sejalan dengan prinsip NU,” pungkasnya.
Penulis: A. Khoirul Anam
0 comments:
Tulis komentar dengan menggunakan kata-kata yang baik, jaga sopan-santun dan sertakan Identitas secara jujur.
Terima kasih atas pengertian Anda ! Junjung tinggi Akhlaqul Karimah