TEGAL - Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah
Abu Hafsin menyatakan menolak keinginan sejumlah kelompok masyarakat
yang akan membubarkan Ahmadiyah.
Untuk menyelesaikan persoalan Ahmadiyah, PWNU Jateng memilih jalan dialog. Abu Hafsin menyampaikan hal ini saat diterima oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di ruang kerja Gubernur, Kamis (17/10), seperti dilansir krjogja.com.
PWNU Jateng tidak akan memberikan rekomendasi pembubaran Ahmadiyah, seperti yang sudah dilakukan beberapa provinsi lain, seperti di Jatim dan Jabar. Ada sejumlah alasan mengapa PWNU Jateng menolak memberikan rekomendasi pembubaran Ahmadiyah.
Menurut Abu Hafsin, alasan PWNU menolak membubarkan Ahmadiyah, karena lembaga tersebut sudah ada sejak sebelum NKRI ada, dan Ahmadiyah tidak menolak Pancasila.
Selain itu, Ahmadiyah diketahui memiliki jaringan sangat kuat kuat di seluruh dunia. Sehingga jika Indonesia membubarkan kelompok Ahmadiyah, dikhawatirkan Indonesia juga akan terkena dampak secara internasional.
PWNU Jateng menilai soal keagamaan itu merupakan ranah dari pemerintah pusat, sehingga tidak tepat jika pemerintah daerah ikut-ikutan mengambil kebijakan terkait dengan soal agama, seperti mengeluarkan peraturan Gubernur (Pergub) pembubaran Ahmadiyah.
Soal adanya perbedaan pandangan agama, dan Ahmadiyah dianggap menyimpang, menurut Abu Hafsin, tugas pemerintah daerah adalah melakukan pembinaan terhadap kelompok tersebut. Kalau ada yang menyimpang harus dituntut ke jalan yang benar, jangan justru dikasari.
“PWNU Jateng siap untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok Ahmadiyah yang memiliki ajaran berbeda dengan Islam padahal mereka mengaku Islam. PWNU Jateng sudah sering melakukan dialog dan komunikasi dengan para pengurus Ahmadiyah di Jateng,” tutur Abu Hafsin didampingi Wakil Ketua PWNU Jateng Najahan dan beberapa pengurus lainnya. (Ahmad Rosyidi/Anam)
Untuk menyelesaikan persoalan Ahmadiyah, PWNU Jateng memilih jalan dialog. Abu Hafsin menyampaikan hal ini saat diterima oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di ruang kerja Gubernur, Kamis (17/10), seperti dilansir krjogja.com.
PWNU Jateng tidak akan memberikan rekomendasi pembubaran Ahmadiyah, seperti yang sudah dilakukan beberapa provinsi lain, seperti di Jatim dan Jabar. Ada sejumlah alasan mengapa PWNU Jateng menolak memberikan rekomendasi pembubaran Ahmadiyah.
Menurut Abu Hafsin, alasan PWNU menolak membubarkan Ahmadiyah, karena lembaga tersebut sudah ada sejak sebelum NKRI ada, dan Ahmadiyah tidak menolak Pancasila.
Selain itu, Ahmadiyah diketahui memiliki jaringan sangat kuat kuat di seluruh dunia. Sehingga jika Indonesia membubarkan kelompok Ahmadiyah, dikhawatirkan Indonesia juga akan terkena dampak secara internasional.
PWNU Jateng menilai soal keagamaan itu merupakan ranah dari pemerintah pusat, sehingga tidak tepat jika pemerintah daerah ikut-ikutan mengambil kebijakan terkait dengan soal agama, seperti mengeluarkan peraturan Gubernur (Pergub) pembubaran Ahmadiyah.
Soal adanya perbedaan pandangan agama, dan Ahmadiyah dianggap menyimpang, menurut Abu Hafsin, tugas pemerintah daerah adalah melakukan pembinaan terhadap kelompok tersebut. Kalau ada yang menyimpang harus dituntut ke jalan yang benar, jangan justru dikasari.
“PWNU Jateng siap untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok Ahmadiyah yang memiliki ajaran berbeda dengan Islam padahal mereka mengaku Islam. PWNU Jateng sudah sering melakukan dialog dan komunikasi dengan para pengurus Ahmadiyah di Jateng,” tutur Abu Hafsin didampingi Wakil Ketua PWNU Jateng Najahan dan beberapa pengurus lainnya. (Ahmad Rosyidi/Anam)
0 comments:
Tulis komentar dengan menggunakan kata-kata yang baik, jaga sopan-santun dan sertakan Identitas secara jujur.
Terima kasih atas pengertian Anda ! Junjung tinggi Akhlaqul Karimah