JAKARTA - Nahdlatul Ulama kini mengedepankan model politik tingkat tinggi.
Model yang dimaksud ialah pengawalan terhadap isu-isu mendasar yang
dihadapi bangsa Indonesia.
Demikian dikatakan oleh Wakil Sekjen PBNU Abdul Mun‘im DZ di hadapan rombongan DPC salah satu partai di Mojokerto, Jawa Timur yang mengunjungi Kantor PBNU, jalan Kramat Raya nomor 164, Rabu (20/2) sore.
Abdul Mun‘im DZ menunjuk ‘Kembali ke Khittah Indonesia 1945’ tema
besar Munas-Konbes NU 2012 September lalu di Kempek, Cirebon. Dalam
sidang-sidang yang digelar dalam rangkaian acara itu, NU membahas antara
lain penataan ulang UU Migas, perihal hukum mati koruptor, dan isu
lainnya.
Politik tingkat tinggi ini dijalankan dalam rangka mengembalikan
fungsi NU dalam bingkai asalnya. Perihal itu diputuskan dalam Munas NU
1983 yang kemudian diperkuat dengan Muktamar satu tahun berikutnya dalam
mengamanahkan NU kembali ke khittahnya, tambah Abdul Mun‘im DZ.
“NU meskipun dianggap telah berusia, tetap memiliki kekuatan luar
biasa mulai dari politik, sosial, budaya, spiritual, dan kemandirian
ekonomi,” kata Abdul Mun‘im DZ ditemani Ketua PP LAZISNU KH Masyhuri
Malik.
Karena NU berpengaruh kuat, Presiden RI perlu dua hari untuk memantau
jalannya Munas-Konbes 2012 NU di Kempek, Cirebon. Karena, sidang-sidang
Munas-Konbes 2012 NU mengulas isu sensitif persoalan kedaulatan negara.
Menurut Abdul Mun‘im, NU sejak dahulu memiliki kekuatan politik.
Bahkan, NU pernah terjun ke dalam politik praktis. Dalam pemilu di masa
pemerintahan Sukarno, NU sempat menjadi satu partai dari tiga partai
raksasa yang ada. Hanya saja, kekuatan politik NU tidak mengambil bentuk
politik praktis.
Sumber : NU Online
0 comments:
Tulis komentar dengan menggunakan kata-kata yang baik, jaga sopan-santun dan sertakan Identitas secara jujur.
Terima kasih atas pengertian Anda ! Junjung tinggi Akhlaqul Karimah