JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) akan
menggelar aksi nasional serentak di 227 Cabang se Indonesia dalam
Peringatan Hari lahir ke-53 Tahun pada Kamis dan Jum’at (18-19/4).
Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal PB PMII Jabidi Ritonga, yang juga Koordinator Aksi nasional refleksi Hari Lahir PMII ke 53, di Jakarta, Rabu (17/4).
PMII menilai, sejumlah problem di negeri ini, bermuara pada kacaunya sistem konstitusi dan kepemimpinan Indonesia. Kekacauan ini tak hanya terjadi di kancah Nasional, tetapi juga terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Melihat kondisi tersebut,
PMII memandang perlunya perubahan sejumlah regulasi perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Politik, Undang-undang Pangan, Undang-Undang Migas, dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
“Kami melihat sejumlah regulasi kita sangat kental dengan susupan kepentingan asing. Hal itu terlihat dari besarnya dominasi asing dalam sejumlah keputusan tentang pengelolaan sumberdaya kita. Baik Sumberdaya Alam, berupa Migas, Pertanian hingga Sumberdaya pendidikan yang dikapitalisasi,” ujar Jabidi.
Lebih lanjut Jabidi menyerukan kepada seluruh Pengurus Koordinator Cabang di 20 Propinsi, dan Pengurus Cabang di 277 Cabang serta ribuan kader PMII di berbagai kampus se Indonesia untuk melakukan aksi serentak pada Kamis (18/4) hingga Jumat (19/4) besok di berbagai daerah.
Aksi serentak itu, selain untuk merefleksikan semangat PMII di hari lahirnya ke 53, juga untuk memberikan tekanan kepada pemerintah dan parlemen agar bekerja serius di akhir tahun pemerintahan nasional ini.
“Kami sebagai anak bangsa yang bernaung dalam komponen Pergerakan Masiswa Islam Indonesia mengeluarkan resolusi untuk Indonesia, Sembilan Perjuangan Rakyat,” ujarnya.
Sembilan Perjuangan Rakyat itu yakni
1. Tunda Pemilu sampai direvisinya UU Politik – ekonomi yang pro kepentingan asing.
2. Nasionalisasi asset pertambangan dan energi
3. Wujudkan kedaulatan pangan ; Tolak Impor pangan dan perbesar subsidi untuk sektor pertanian
4. Usut tuntas kasus korupsi : Century, BLBI dan Hambalang.
5. Tolak Komesialisas Pendidikan
6. Perkuat diplomasi internasional untuk penguatan kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.
7. T olak pencabutan Subsidi BBM
8. Hapus hutang luar lama, tolak hutang baru sebagai bentuk penjajahan baru.
9. Wujudkan consensus nasional baru, system ekonomi, system politik berdasarkan Pancasila.
Redaktur: A. Khoirul Anam
Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal PB PMII Jabidi Ritonga, yang juga Koordinator Aksi nasional refleksi Hari Lahir PMII ke 53, di Jakarta, Rabu (17/4).
PMII menilai, sejumlah problem di negeri ini, bermuara pada kacaunya sistem konstitusi dan kepemimpinan Indonesia. Kekacauan ini tak hanya terjadi di kancah Nasional, tetapi juga terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Melihat kondisi tersebut,
PMII memandang perlunya perubahan sejumlah regulasi perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Politik, Undang-undang Pangan, Undang-Undang Migas, dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
“Kami melihat sejumlah regulasi kita sangat kental dengan susupan kepentingan asing. Hal itu terlihat dari besarnya dominasi asing dalam sejumlah keputusan tentang pengelolaan sumberdaya kita. Baik Sumberdaya Alam, berupa Migas, Pertanian hingga Sumberdaya pendidikan yang dikapitalisasi,” ujar Jabidi.
Lebih lanjut Jabidi menyerukan kepada seluruh Pengurus Koordinator Cabang di 20 Propinsi, dan Pengurus Cabang di 277 Cabang serta ribuan kader PMII di berbagai kampus se Indonesia untuk melakukan aksi serentak pada Kamis (18/4) hingga Jumat (19/4) besok di berbagai daerah.
Aksi serentak itu, selain untuk merefleksikan semangat PMII di hari lahirnya ke 53, juga untuk memberikan tekanan kepada pemerintah dan parlemen agar bekerja serius di akhir tahun pemerintahan nasional ini.
“Kami sebagai anak bangsa yang bernaung dalam komponen Pergerakan Masiswa Islam Indonesia mengeluarkan resolusi untuk Indonesia, Sembilan Perjuangan Rakyat,” ujarnya.
Sembilan Perjuangan Rakyat itu yakni
1. Tunda Pemilu sampai direvisinya UU Politik – ekonomi yang pro kepentingan asing.
2. Nasionalisasi asset pertambangan dan energi
3. Wujudkan kedaulatan pangan ; Tolak Impor pangan dan perbesar subsidi untuk sektor pertanian
4. Usut tuntas kasus korupsi : Century, BLBI dan Hambalang.
5. Tolak Komesialisas Pendidikan
6. Perkuat diplomasi internasional untuk penguatan kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.
7. T olak pencabutan Subsidi BBM
8. Hapus hutang luar lama, tolak hutang baru sebagai bentuk penjajahan baru.
9. Wujudkan consensus nasional baru, system ekonomi, system politik berdasarkan Pancasila.
Redaktur: A. Khoirul Anam
0 comments:
Tulis komentar dengan menggunakan kata-kata yang baik, jaga sopan-santun dan sertakan Identitas secara jujur.
Terima kasih atas pengertian Anda ! Junjung tinggi Akhlaqul Karimah