JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kunjungan rombongan elite
Keraton Surakarta di Gedung PBNU lantai tiga, Jalan Kramat Raya, Nomor
164, Jakarta Pusat, Kamis (18/4) malam.
Rombongan kunjungan diterima oleh Wakil Ketua Umum PBNU As‘ad Said Ali, Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud, Wakil Sekjen PBNU Abdul Mun‘im DZ dan Adnan Anwar, dan Ketua Pimpinan Pusat Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi) Al-Zastrouw.
Rombongan elite keraton yang berjumlah lima orang ini menyatakan keresahannya atas kerenggangan pemerintah dengan simpul-simpul budaya tradisi kerajaan, terutama terkait hak-hak ulayat yang menjadi kewenangan hukum adat. Kerenggangan itu pun tidak hanya terjadi pada keraton di pulau Jawa, tetapi hampir merata di seantero kepulauan Nusantara.
Sejumlah elite keraton mengimbau pemerintah untuk melihat sejarah dimana adat dan tradisi berkontribusi penuh bagi pendirian Republik Indonesia. Kalangan kiai-santri dan keraton di awal pergerakan kemerdekaan yang berperan besar, kini dipinggirkan oleh pemerintah yang tidak memiliki perspektif kebudayaan.
Sementara itu Asad Said Ali menerangkan, “Pemerintah kini sedang mengarah kepada demokrasi liberal yang hendak menghapus nilai-nilai tradisi.”
Menurut Asad Said Ali, semboyan ‘Kembali pada Tradisi’ bukan berarti mengembalikan masyarakat ke masa lalu. Semboyan itu mengandung semangat tradisi sebagai basis persaingan global baik pada masa kini maupun mendatang.
Kedua pihak bersepakat untuk merumuskan gerakan-gerakan untuk mengadvokasi hak-hak kaum adat.
Penulis: Alhafiz Kurniawan
Rombongan kunjungan diterima oleh Wakil Ketua Umum PBNU As‘ad Said Ali, Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud, Wakil Sekjen PBNU Abdul Mun‘im DZ dan Adnan Anwar, dan Ketua Pimpinan Pusat Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi) Al-Zastrouw.
Rombongan elite keraton yang berjumlah lima orang ini menyatakan keresahannya atas kerenggangan pemerintah dengan simpul-simpul budaya tradisi kerajaan, terutama terkait hak-hak ulayat yang menjadi kewenangan hukum adat. Kerenggangan itu pun tidak hanya terjadi pada keraton di pulau Jawa, tetapi hampir merata di seantero kepulauan Nusantara.
Sejumlah elite keraton mengimbau pemerintah untuk melihat sejarah dimana adat dan tradisi berkontribusi penuh bagi pendirian Republik Indonesia. Kalangan kiai-santri dan keraton di awal pergerakan kemerdekaan yang berperan besar, kini dipinggirkan oleh pemerintah yang tidak memiliki perspektif kebudayaan.
Sementara itu Asad Said Ali menerangkan, “Pemerintah kini sedang mengarah kepada demokrasi liberal yang hendak menghapus nilai-nilai tradisi.”
Menurut Asad Said Ali, semboyan ‘Kembali pada Tradisi’ bukan berarti mengembalikan masyarakat ke masa lalu. Semboyan itu mengandung semangat tradisi sebagai basis persaingan global baik pada masa kini maupun mendatang.
Kedua pihak bersepakat untuk merumuskan gerakan-gerakan untuk mengadvokasi hak-hak kaum adat.
Penulis: Alhafiz Kurniawan
0 comments:
Tulis komentar dengan menggunakan kata-kata yang baik, jaga sopan-santun dan sertakan Identitas secara jujur.
Terima kasih atas pengertian Anda ! Junjung tinggi Akhlaqul Karimah